Surat Untuk Mendikbud Prof Muhadjir Efendy

mendikbud-kogtik

Kepada Yth.

Bapak Prof. Muhadjir Efendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Di-

Jakarta

Assalaamu’ Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Menanggapi surat dari Mendikbud yang ditandatangani kepala balitbang kemdikbud Nomor : 12326/H/TU/2016 tertanggal 10 November 2016, kami Guru TIK dan KKPI di seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi Komunitas Guru TIK dan KKPI (KOGTIK), menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas tanggapan dan keseriusan Mendikbud dalam menindaklanjuti permasalahan yang kami sampaikan. Kami pun berterima kasih sudah diterima audiensi dengan mendikbud pada 10 Oktober 2016 lalu di kantor kemdikbud gedung A Lantai 2.

Menyikapi kendala-kendala yang terjadi di berbagai daerah yang kemudian memunculkan permasalahan khususnya berkaitan dengan TIK, serta merujuk pada poin-poin rumusan surat jawaban dari Mendikbud, maka kami sekali lagi bermaksud memberikan sumbangan pemikiran yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang tepat dan berkeadilan bagi anak bangsa kita. Terutama bagi generasi emas Indonesia agar dapat memiliki kompetensi di bidang TIK.

Adapun solusi yang kami ajukan adalah “menyatukan TIK dengan Prakarya menjadi satu mata pelajaran dengan nomenklatur “TIK/PRAKARYA” pada struktur kurikulum, yang mengandung arti :

  1. Jika pada suatu sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat untuk melaksanakan mata pelajaran TIK, maka mata pelajaran TIK yang dilaksanakan.
  2. Sebaliknya jika pada suatu sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat untuk melaksanakan mata pelajaran TIK, maka mata pelajaran PRAKARYA yang dilaksanakan.
  3. Diajarkan keduanya bila sarana sekolah dan sumber daya guru tersedia di sekolah seperti yang sudah dilakukan beberapa sekolah K13.

Dengan demikian maka kendala listrik, biaya, sarana prasarana, sumber daya guru, dsb dapat dengan mudah teratasi tanpa ada korban dan pihak yang dirugikan, sehingga konsep link and match  dengan kondisi dan potensi daerah dapat dikembangkan dengan baik.

Di samping itu ada beberapa temuan permasalahan yang terjadi di lapangan juga melandasi pemikiran kami agar “TIK/PRAKARYA” menjadi nomenklatur mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam struktur kurikulum. Beberapa temuan tersebut adalah :

  1. Terkait dengan mata pelajaran TIK
  2. Banyak sekali sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana TIK menjadi mubazir dan terbengkelai (rusak menganggur) karena dihapuskannya pelajaran TIK. Padahal seharusnya lab komputer dapat dikelola dengan baik untuk membantu pembelajaran di sekolah.
  3. Ribuan guru TIK honorer/swasta di-PHK (di sekolah K13) dan terancam PHK (sekolah KTSP). Juga menurunnya jumlah mahasiswa TIK di perguruan tinggi.
  4. Kemampuan siswa dalam pemahaman TIK dengan benar menjadi sangat lemah.
  5. Penggunaan TIK oleh siswa menjadi negatif (tidak terarah) dan cenderung liar karena tidak tersentuh dan tidak mendapatkan lagi pembelajaran TIK yang positif.
  6. Bimbingan TIK sama sekali tidak berjalan karena berada di luar jam pelajaran. Kalau pun masuk dalam jam pelajaran, nilai TIK belum masuk ke dalam raport siswa.
  7. Bimbingan TIK sama sekali tidak berjalan sesuai harapan, karena tidak terkait dengan nilai siswa, baik di raport maupun ijazah sehingga siswa merasa tidak membutuhkan TIK. Dalam kurikulum 2006 penilaian TIK masuk ke dalam raport siswa.
  8. Buku pedoman (Juklak dan Juknis BTIK) yang disusun asal-asalan sehingga sama sekali tidak bisa dijalankan karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan dibuat tergesa-gesa.
  9. Bangsa Indonesia hanya akan menjadi konsumen IT (baik software maupun hardware) karena tidak diajarkan untuk menguasai teknologi tetapi hanya mempergunakan
  10. Setiap detik bangsa kita menjadi pengakses aplikasi dan pembeli perangkat keras buatan bangsa lain, sehingga miliaran rupiah setiap hari akan menguntungkan bangsa lain.
  11. Terhambatnya perkembangan dan penguasaan TIK secara keilmuan, sehingga siswa Indonesia tidak mampu bersaing dengan bangsa lain, sementara Bapak Presiden sudah melaunching Ekonomi Digital tetapi anak bangsanya dijauhkan dari penguasaan ilmu digitalnya. Penghapusan matpel TIK jelas sangat merugikan anak bangsa.
  12. Bangsa Indonesia selamanya hanya menjadi ”kacung” bangsa lain di tengah persaingan global, bila generasi emas tidak disiapkan untuk memiliki kompetensi di bidang TIK.
  13. Materi TIK kenyataannya tidak bisa dititipkan ke guru mata pelajaran lainnya, dan harus diberikan dalam mata pelajaran tersendiri.
  14. Sebagai kompensasi diintegrasikannya TIK ke dalam Prakarya dan Kewirausahaan, maka seyogyanya diberikan juga kewenangan guru TIK sebagai pengajar TIK/Prakarya.
  15. Meskipun bukan kewenangan Kemendikbud, namun dalam system dapodik, mohon juga diubah sistemnya sehingga guru TIK juga dapat mengampu matpel Prakarya tersebut, sehingga mereka tetap mendapatkan Tunjangan Profesi Guru.
  1. Terkait dengan mata pelajaran PRAKARYA
  2. Guru prakarya merasa terpaksa menjalankan tugas karena suatu keadaan.
  3. Sebagian besar guru prakarya tidak mampu menjalankan tugas dengan baik karena harus mengajar bidang keilmuan yang tidak mereka kuasai, sehingga kurang siap di depan siswanya. Tidak mungkin seorang guru prakarya menguasai 4 aspek sekaligus, yaitu aspek budidaya, pengolahan, rekayasa dan Kerajinan secara sekaligus.
  4. Jam pelajaran Prakarya menjadi mubazir dan kurang efektif, karena masih bingung harus mengajarkan materi yang bukan bidangnya.
  5. Sampai detik inipun juga pemerintah tidak mampu menghadirkan “Sarjana Prakarya” yang mumpuni terkait materi prakarya yang meliputi ilmu fisika, kimia, biologi, keterampilan, kesenian, ekonomi, kewirausahaan, dan seni budaya.
  6. Siswa dirugikan karena 2 jam Prakarya menjadi mubazir yang seharusnya bisa diisi dengan materi yang lebih menyenangkan dan visioner.
  7. Mata pelajaran prakarya menjadi kehilangan ruh, karena tidak bisa tersampaikan dengan utuh sesuai tujuan pendidikan nasional.
  1. Terkait dengan jawaban Mendikbud melalui surat Nomor. 12326/H/TU/2016 poin :
  2. Penguasaan TIK sebagai alat pembelajaran adalah tuntutan zaman bagi semua guru tanpa kecuali dan bukan menjadi beban tanggung jawab guru TIK.
  3. Peran guru TIK menurut permen 68 Th. 2014 dan 45 Th. 2015 tidak bisa dijalankan karena tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan di sekolah (kebijakan yang tidak mengakar). Permendikbud 45 tahun 2015 harus diganti dengan kebijakan yang berpihak kepada semua guru TIK, baik PNS maupun non PNS.
  4. Apakah pemerintah sudah mempersiapkan sarana prasarananya terkait masih banyak sekolah yang menerapkan sekolah pagi dan siang dengan 1 bangunan, sehingga jika diterapkan fullday school harus menambah 2 kali lipat bangunannya.
  5. Strategi poin 4 ini akan lebih efektif dan solutif dengan penerapan mata pelajaran “TIK/PRAKARYA” sebagai mata pelajaran.
  6. TIK wajib diberikan kepada siswa di kelas minimal 2 jam pelajaran seperti dalam kurikulum 2013.

Demikianlah beberapa point penting yang kami sampaikan dalam surat ini, dan semoga dipahami oleh para penentu kebijakan dengan pikiran terbuka sehingga kebijakan yang keluar sesuai harapan kita semua.

Wassalaamu Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Terlampir

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s