Diskusi PGRI dengan DPR RI

WhatsApp Image 2019-07-29 at 22.49.19

NOTULEN DISKUSI
DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
SERTA PEMERATAAN DISTRIBUSI GURU
Di Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI
Senin, 29 Juli 2019
Oleh : Budi Setia Baskara

Pukul 09.00 Tim PB PGRI ( Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, Dr. Dudung Koswara, M.Pd, Rahmatiah, M.Si, Caca Danuwijaya, S.S, M.Pd, dan Budi Setia Baskara, S.Pd, M.M) tiba di gedung Sekretariat Jendral dan Badan Keakhlian DPR RI yang disambut langsung oleh Protokoler untuk naik ke lantai 6. Di ruangan sudah berkumpul tim ahli anggaran yang akan berdiskusi dengan PB PGRI. Usai ngobrol ringan, pukul 09.15 acarapun dibuka oleh saudara Adi yang dilanjutkan sambutan yang diwakili oleh Koordinator Bidang Pusat Kajian Anggaran (saudara Robby) yang mengemukakan tentang maksud dan tujuan serta sasaran yang diharapkan dari pertemuan tersebut. Diskusi nanti diharapkan akan menjadi kajian spesifik sebagai bahan untuk didistribusikan ke meja parlemen sebagai implementasi dari RPJM IV yang memfokuskan diri pada terciptanya kualitas dan Daya Saing SDM, di mana pendidikan sebagai garda terdepan serta guru sebagai peran kuncinya.

Kualitas, daya scaing dan pemerataan Tenaga pendidik sering dijadikan persoalan nasional yang tidak pernah kering mewarnai kehidupan bangsa, untuk itulah maka Pusat Kajian Anggaran memandang perlu untuk melakukan diskusi secara khusus dengan PGRI yang notabene merupakan organisasi guru terbesar di NKRI dengan jaringan yang sangat luas di peloksok negeri.

Acara berlanjut pada paparan yang disampaikan oleh Ketua Umum PB PGRI ( Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.) dengan diawali harapan mendalam bahwa apa disampaikan oleh beliau dapat menjadi arah bagi legislatif dalam menetapkan kebijakan tentang guru, sebab saat ini PGRI sering diabaikan oleh Legislatif dalam berperan aktif sebagai mitra strategis dalam membuat kebijakan tentang guru dan legislatif tidak memberikan support untuk menetapkan PGRI sebagai satu-satunya organisasi profesi Guru.

Dalam paparan pengantar, beliau memulai dengan landasan tentang misi dan komponen pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni 1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, 2) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 3) Memajukan kesejahteraan umum, dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tidak ketinggalan, permasalahan mutu pendidikanpun di kupas secara general ke dalam dua bahasan dasar, yakni terkait dengan bagaimana kurang efektifnya alokasi anggaran pendidikan dan persoalan tata kelola guru.

Rona terkejut sempat tersirat di wajah team Pusat Kajian Anggaran, ketika dengan piawainya Ketua Umum PB PGRI mengemas data skematik tentang distribusi serapan anggaran pendidikan yang secara data menunjukkan kondisi tidak efektif karena dari Rp. 429,5 Trilyun Anggaran Pendidikan ternyata diserap oleh DPPN sebesar 4,26% atau Rp. 20,99 Trilyun, Kemendikbud 7,31% atau Rp. 35,99 Trilyun, Kemenag 10, 53% atau Rp. 51,9 Trilyun, Kemenristek Dikti 8, 14% atau Rp. 40,2 Trilyun, Kementrian lain 5,20% atau Rp. 25,63 Trilyun, BA BUN 1,90% atau Rp. 9,63 Trilyun dan Tranfer ke Daerah sebesar 62,62% atau Rp. 308,38 Trilyun. Postur transfer daerah tersebut diurai dalam bentuk OTSUS 1,6% atau Rp. 5,0 Trilyun, DAK Fisik 5,5% atau 16,86 Trilyun, DAK Non Fisik 38,2% atau Rp. 117, 67 Trilyun dan DAU 54,7% atau Rp. 168,6 Trilyun, di mana alokasi dana untuk guru tersembunyi dalam transfer daerah (TPG) dan gaji guru, Sebagai alokasi rutin ASN.

Bahwa dengan Pola Anggaran Pendidikan tersebut mengandung masalah cukup mendasar, yaitu: 1) Besaran anggaran pendidikan tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa karena tidak dihitung berdasarkan besaran unit cost untuk pendidikan yang bermutu. Contoh; anggqran pendidikan Kemdikbud yang mengurus sekitar 84% siswa lebih kecil dari anggaran pendidikan untuk Kemenag yang mengurus sekitar 16%; 2) Indonesia tidak mengikuti pola alokasi Anggaran Pendidikan di negara maju, yaitu semakin rendah pendidikan semakin tinggi alokasi anggaran publiknya, karena pendidikan dasar menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebagai public goods memiliki social rate of return (tingkat hasil balik bagi negara) yang paling tinggi di antara jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dasar di negara manapun juga dijadikan program wajib belajar yang bebas biaya (free and compulsory basic education) yang dijamin oleh konstitusi dan UUSPN yang berlaku; begitu juga di Indonesia.

3) Transfer anggaran pendidikan sebesar 72,5% ke daerah melalui DAU sangat beresiko terjadinya alokasi dan pendayagunaan anggaran pendidikan yang tidak tepat, akibatnya 20% APBN/APBD untuk pendidikan kurang berdampak terhadap mutu pendidikan, sesuai amanat UUD-1945. Beberapa masalah potensial yang sudah menjadi kenyataan di lapangan dapat dikemukakan sebagai berikut.
a) Kapasitas pemda melahirkan kebijakan/program pembangunan pendidikan belum berubah sejak desentralisasi digulirkan. Hampir semua program yang dilaksanakan di dan oleh daerah hampir seluruhnya ‘mengekor’ kebijakan/program yang didanai dari Belanja Pemerintah, seperti: BOS, BOMM, beasiswa, KIP, DAK, UN, USB, RKB, tunjangan profesi guru, dan masih banyak lagi. Jadi AP sebesar Rp. 279,5 triliun (tahun 2018) yang ditransfer ke daerah (bagian terbesar dari APBD) sangatlah beresiko jika Indonesia ingin membangun pendidikan bermutu dalam keadaan daerah belum berkapasitas melahirkan kebijakan dan/atau program pendidikan yang bermutu, Dana tunjangan profesi guru (TPG) yang disalurkan melalui DAU juga beresiko gagal dampak terhadap peningkatan kualitas guru;
b) TPG yang diterima guru setiap 3-6 bulan sekali yang ditengarai banyak pemotongan,
c) pembayaran tidak tepat jumlah dan tepat waktu, syarat administrasi yang berbelit-belit,
d) pada akhirnya tidak menjadi instrumen yang ampuh untuk memacu guru-guru bekerja lebih kompeten;
e) mereka juga mengetahui bahwa guru-guru di Kemenag dan dosen di Kemristekdikti menerima tunjangan setiap bulan, karena dana TPG dikelola secara terpusat yang berdampak sangat efektif.
f) Tunjangan daerah untuk guru yang bersumber dari APBD dan bervariasi antar-daerah adalah gejala yang sangat tidak menguntungkan bagi upaya peningkatan kinerja guru, terutama mereka yang tunjangannya sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Permasalahan mendasar yang kedua adalah mengenai Tata Kelola guru di mana hal yang terpenting adalah berkaitan dengan mutu kompetensi, jumlah dan sebaran, serta remunerasi guru.

a. Jumlah guru berdasarkan data dari Dapodik Kemdikbud adalah 3.017. 296 ribu orang, terdiri dari guru tetap (PNS) 1.483.265 ribu orang (48,6%), guru non PNS 1.534.031 guru, di dalamnya terdapat guru tetap yayasan (GTY) sebesar 504.16 ribu orang (16.72%), atau sebanyak 988.133 guru honorer di sekolah dasar (Kemdikud, 2018). Hampir 1 juta orang Guru Honorer/GTT direkrut sekolah karena selama 10 tahun tidak ada pengangkatan guru.

b. Terjadi kekosongan guru akibat pensiun besar-besaran mereka yang diangkat tahun 1980 an dalam program SD Inpres. Rekruitmen tanpa prosedur seleksi yang normal sesuai standar pendidikkarena desakan kebutuhan akan jumlah dan tidak ada pembinaan dan pengembangan profesi ditengarahi menyumbang terhadap kinerja guru yang masih rendah.

c. Selama ini perhitungan Rasio Siswa per Guru (RSG) menurut Ditjen GTK adalah 1:15(2016); rasio tersebut termasuk GTT karena jika dihitung hanya GT, maka RSG adalah 1:21. RSG itu sangat memadai untuk Indonesia (bandingkan RSG China 1:51 dan Korea Selatan 1:31), masalahnya penempatan guru sangat tidak merata sebagai akibat belum digunakannya sistem perencanaan penempatan yang berbasis data. Rilis data seperti ini tidak lagi sesuai karena terjadi kekuarangan guru dan distribusi yang tidak merata masih terjadi untuk tingkat SLTA.

d. Dalam riset yang dilakukan pada 5 SD dan 5 SMP negeri di daerah terpencil Jawa barat, menemukan 8 sekolah yang memiliki paling banyak 5 orang guru dan hanya kepala sekolah yang PNS, 1 SMP memiliki 2 PNS, dan 1 SMP lainnya memiliki 3 PNS. Guru honorer itu digaji oleh dana BOS, sehingga biaya untuk mutu terabaikan. Walaupun guru PNS ditempatkan di sekolah terpencil, sangat mudah bagi mereka untuk pindah ke kota.

Paparan dilanjutkan dengan mengupas tentang sertifikasi guru yang diawali dengan uraian ukuran keberhasilan guru yang disertifikasi di antaranya mengajar minimal 24 jam per-minggu, dan guru yang tiga hari tidak masuk, tidak mendapat TPG. Sistem remunerasi ini sangat buruk dampaknya terhadap guru sebagai jabatan profesional karena disamakan dengan pegawai administrasi.

Peranan Pelatihan Guru sebagai sebuah keniscayaan dalam sistem seritikasi profesi guru. Namun, dampak buruk dari desentralisasi adalah pelatihan guru yang menjadi sangat langka. Jika sebelum desentralisasi rata-rata pelatihan guru adalah 25-50 hari, maka setelahnya guru-guru yang memperoleh pelatihan hanya kurang dari 10% dengan rata-rata jumlah hari pelatihan 5-7 hari per-tahun. Serta bagaimana dampak kurangnya pelatihan guru yang disebabkan oleh anggaran pelatihan guru yang sangat minim dan sementara itu sangat jarang pemda yang menyelenggarakan pelatihan guru secara sistematis. Di samping karena kurangnya kapasitas untuk melahirkan kebijakan, Pemda juga tidak memiliki tenaga pelatih yang profesional serta kurang mampu memanfaatkan LPTK setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Ketua Umum PB PGRI menyampaikan beberapa usulan sebagai alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, yakni, Pertama, Besaran Anggaran Pendidikan akan sangat berdampak signifikan hanya jika dialokasikan pada kebijakan/program yang bermutu dan memberikan arah atas program yang seharusnya menjadi prioritas. Jika kebijakan dan program-programnya kurang bermutu, maka besarnya anggaran pendidikan tidak akan memberikan dampak yang berarti. Oleh karena itu Pemerintah perlu merancang ulang pola alokasi Anggaran Pendidikan.

Kedua, Peraturan perundangan telah mengatur Anggaran Pendidikan pada sisi pendanaan (20% dari APBN dan 20 % APBDD) namun belum mengatur sisi pembiayaan, Ketiga Perlu dibuat PMK mengenai biaya pendidikan dalam bentuk konsep dan formula; besaran biaya per-jenjang/jenis pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah siswa di suatu jenjang/jenis pendidikan dikalikan dengan unit cost pada jenjang/jenis pendidikan, Keempat, Besaran Anggaran Pendidikan yang dialkokasikan harus berbanding lurus dengan jumlah siswa per-jenjang/jenis pendidikan.

Kelima, Standar unit cost perlu ditetapkan oleh Pemerintah berbasis riset dan dimutakhirkan secara teratur; besaran unit cost bergantung pada tingkat mutu pendidikan yang diinginkan, Keenam, mengingat upaya pemerintah menjadikan untuk menjadikan PTN menjadi universitas yang profesional dan profitable maka harus ada pengurangan ketergantungan PTN kepada APBN, sehingga memungkinkan anggaran SD dan SMP dinaikan secara signifikan agar dapat mewujudkan pendidikan dasar yang berkeadilan melalui wajib belajar pendidikan dasar bebas biaya.

Ketujuh, Transfer dana perimbangan perlu dilakukan secara selektif, dengan memperhitungkan prioritas kebijakan pendidikan serta kapasitas pemda melahirkan kebijakan/program pembangunan pendidikan di daerahnya. Misalnya, alokasi dana TPG melalui DAU sangat beresiko karena dana tersebut adalah instrumen pokok peningkatan kualitas guru, dan oleh karena itu daerah yang ‘main-main’ dengan TPG akan berdampak buruk terhadap upaya peningkatan mutu kompetensi dan kinerja guru; inilah yang ditengarai berdampak buruk terhadap keberhasilan sertifikasi guru.

Kedelapan, untuk keberhasilan sertifikasi profesi guru, perlu dikembangkan sistem seleksi dan remunerasi yang bersifat merit. Keberhasilan guru yang bersertifikat sebagai profesi bukan diukur dari jumlah jam dan hari guru masuk sekolah, tetapi diukur dari hasilnya yaitu peningkatan prestasi belajar dan mutu pendidikan di sekolah.

Kesembilan Sistem sertifikasi akan berhasil jika dialokasikan anggaran untuk pelatihan (re-training atau refitting) untuk guru secara teratur dan memadai; anggaran pelatihan guru perlu dialokasikan secara earmark baik melalui Pemda maupun LPTK setempat, dengan target jumlah dan tingkat mutu guru yang jelas dan terukur dan Kesepuluh, perlu mulai difikirkan untuk memberikan blockgrant langsung ke sekolah mengenai BOS bahkan TPG dengan memaksimalkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sesuai amanat UUSPN. Blockgrant tersebut menyertakan anggaran pelatihan guru dengan pendekatan kolegial di sekolah serta sistem insentif bagi guru yang berhasil meningkatkan kinerja dan disinsentif bagi yang tidak. Hal ini tentu dengan pengawasan yang memadai melalui MBS dan pengawasan masyarakat, karena pengawasan melalui MBS dapat lebih efektif daripada pengawasan yang selama ini berlaku.

Beliaupun mensupport untuk penyelesaian tentang guru honorer sebagai bagian dari solusi mengisi kekurangan guru yang tersebar di seluruh Indonesia sekaligus sebagai apresiasi terhadap pengabdiannya dalam memajukan pendidikan nasional.

Dalam Sesi tanya jawab, diawali oleh saudara Adi yang menanyakan tentang isu penggunaan sertifikasi yang lebih pada perilaku konsumtif (bukan peningkatan profesi), keterlambatan pencairan TPG dan distribusi guru di daerah 3 T, sedangkan saudara Taufik mempertanyakan tentang target PGRI dalam peningkatan kualitas guru dan parameter PGRI dalam mengukur kualitas guru.

Saudara Mujib yang secara keterikatan emosional memahami betul bagaimana kehidupan seorang guru karena dia merupakan anak dari seorang guru sehingga beliau mempertanyakan seputar peran LPTK dalam mencetak guru berkualitas, bagaimana peningkatan marwah kehormatan dan kewibawaan seorang guru dan apakah TPG menjadi satu-satunya alat ukur bagi kesejahteraan guru.

Sedangkan saudara Dahiri mempertanyakan bagaimana apabila upaya peningkatan kualitas guru dari PPG diganti dengan kuliah S2. Dan pertanyaan terakhir dari Saudara Robby yang mempertanyakan jika guru kemendikbud di sentralisasi seperti Kemenag agar persoalan distribusi anggaran yang tidak efisien bisa teratasi.

Kelima penanya dalam diskusi tersebut, di jawab dengan gamblang, terperinci dan sangat luar biasa oleh Ketua Umum PB PGRI sehingga ketika pertemuan tersebut selesai ditutup dengan pernyataan membanggakan dari tim Pusat Kajian Anggaran yang menyampaikan “Kami baru kali ini bertemu dengan pemateri diskusi yang menyampaikan paparan dengan penguasaan dan penyajian data serta fakta yang sangat luar biasa”. Mereka juga berharap bahwa pertemuan tersebut dapat menjadi fokus kajian DPR dalam meningkatkankan kesejahteraan Guru dan Pendidikan di Indonesia.

Diskusi berakhir pada pukul 11.30 dengan diakhiri photo bersama.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s