Diskusi PGRI dengan DPR RI

NOTULEN DISKUSI
DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
SERTA PEMERATAAN DISTRIBUSI GURU
Di Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI
Senin, 29 Juli 2019
Oleh : Budi Setia Baskara

Pukul 09.00 Tim PB PGRI ( Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, Dr. Dudung Koswara, M.Pd, Rahmatiah, M.Si, Caca Danuwijaya, S.S, M.Pd, dan Budi Setia Baskara, S.Pd, M.M) tiba di gedung Sekretariat Jendral dan Badan Keakhlian DPR RI yang disambut langsung oleh Protokoler untuk naik ke lantai 6. Di ruangan sudah berkumpul tim ahli anggaran yang akan berdiskusi dengan PB PGRI. Usai ngobrol ringan, pukul 09.15 acarapun dibuka oleh saudara Adi yang dilanjutkan sambutan yang diwakili oleh Koordinator Bidang Pusat Kajian Anggaran (saudara Robby) yang mengemukakan tentang maksud dan tujuan serta sasaran yang diharapkan dari pertemuan tersebut. Diskusi nanti diharapkan akan menjadi kajian spesifik sebagai bahan untuk didistribusikan ke meja parlemen sebagai implementasi dari RPJM IV yang memfokuskan diri pada terciptanya kualitas dan Daya Saing SDM, di mana pendidikan sebagai garda terdepan serta guru sebagai peran kuncinya.

Pendidikan & Problematikanya

Pendidikan dan Problematikanya

Pernah gak kamu merasakan pendidikan dalam keluarga dari ayah dan bundamu? Bila kamu tidak pernah merasakannya, berarti ayah dan bunda telah gagal menanamkan pendidikan dalam keluarga. Mereka telah gagal menjadi orang tua. Hal inilah yang seringkali terlihat dari keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan keluarga.

Pendidikan seyogyanya dimulai dari keluarga. Baru kemudian anak mengikuti pendidikan dalam sekolah. Pendidikan dalam sekolah akan diisi oleh guru profesional dalam bidangnya. Jadilah anak yang tidak bisa menjadi bisa, anak yang tidak tahu menjadi tahu, dan anak yang belum paham menjadi paham.

Perlu waktu dalam pendidikan di sekolah. Dari mulai bangku taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dalam masa itu diperlukan orang-orang profesional dalam bidang pendidikan. Namun sayangnya, kita melihat banyak orang mengelola pendidikan dalam sekolah seperti bisnis. Ada keuntungan barulah ditangani dengan baik. Bila tak ada keuntungan, maka akan ditnggalkannya atau dilepas begitusaja seperti auto pilot.

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Mereka yang otodidak biasanya melakukan pembelajaran secara mandiri dan memahami pembelajaran orang dewasa (andragogi).

Pendidikan dan problematikannya harus kita pikirkan dengan konsep yang matang. Problematika harus dicarikan solusinya sehingga anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Bila mereka mendapatkan layanan pendidikan yang baik, maka mereka akan menjadi orang baik yang siap berbuat baik.

Problematika pendidikan memang banyak. Baik dari sisi orang tua, guru, fasilitas sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat. Namun harus diingat bahwa semua itu harus kita mulai dari pendidikan dalam keluarga. Jadilah ayah dan bunda yang mampu mendidik anak-anaknya. Memang tak ada sekolah orang tua, tapi melalui pendidikan dalam masyarat kita belajar menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita.

Pendidikan Hoax

Tugas ke 2.

Pendidikan Hoax (Menyiapkan Generasi Cerdas Besosmed)

Oleh: Nanasmart

Tantangan di abad 21 sangat berbeda dengan apa yang kita alami di masa-masa kita kecil yaitu abad 20. Era digital dan sosmed sudah menjadi teman setia dan akrab bagi kalangan muda maupun tua. Semua mengenal benda yang mudah digenggam dan super canggih. Handphone atau gadget sebutan benda tersebut. Setiap detik silih berganti status, informasi, dan berita berseliuran di dunia maya. Dunia bebas dan tanpa batas. Siapapun bisa melakukan hal yang ia inginkan. Dari sekedar mencari tahu, berbagi cerita, atau bahkan berargumen sesuka hatinya. Mulai dari yang bermutu dan bermanfaat bahkan ada juga yang berbagi berita tidak bermutu atau tidak sahih kebenaran dan sumbernya, yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah hoax.

Mau Pesan Buku Omjay?

Teman teman terbaik yang omjay sayangi semuanya.

Alhamdulillah semakin banyak yang pesan buku omjay. Luar biasa responnya, omjay sama sekali tidak menyangka sedahsyat ini.

Terima kasih atas kepercayaan membeli buku ini. Sungguh saya tidak menyangka ternyata menulis di blog bukanlah pekerjaan yang sia sia. Banyak peristiwa bisa dituliskan. Omjay banyak belajar dari kawan kawan blogger lainnya.

Blog memang alat rekam yang ajaib. Dengan mantra ajaib “menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi,” omjay menulis dari apa yang disukai dan dikuasai. Menulis adalah sebuah hobi yang mendatangkan rezeki.

Buku menulis blog untuk pendidikan adalah buku ke sembilan dari 10 buku yang omjay tulis. Semoga dapat bermanfaat buat pembaca. Setidaknya dapat memberikan motivasi tersendiri buat guru guru di indonesia. Blog bisa dijadikan media pembelajaran buat para guru dengan muridnya.

Harga buku ini 52 ribu dan belum termasuk ongkos kirim via jne. Bagi yang mau pesan bisa transfer ke bank BRI kcp diknas jakarta rek 122001006537505 a.n. Wijaya Kusumah.

Terima kasih kepada pak Wiranto Indeks yang selalu siap mengantar buku ini ke sekolah labschool hampir setiap hari. Silahkan sms omjay di 08159155515 utk pemesanan buku.

Semoga royalti bukunya lumayan untuk bayar kuliah S3 omjay di pps unj. Mohon doanya cepat wisuda. Aamiin.

Panik Sertifikasi dan Pendidikan Minus Kebudayaan

Panik Sertifikasi dan Pendidikan Minus Kebudayaan

Usai berolah raga pagi dan menikmati nasi uduk mpok Minah, saya membaca koran kompas hari ini, Sabtu 4 Mei 2013.

Seperti biasanya, saya selalu membaca kolom opini di halaman 6 dan 7 terlebih dahulu. Ada judul yang menarik di halaman 7. Panik Sertifikasi yang dituliskan Doni Koesuma. Sedangkan di halaman 6, Acep Iwan Saidi menuliskan Pendidikan Minus Kebudayaan.

Bagi saya, kedua artikel opini itu bagus sekali, langsung menohok ke persoalan pokok, dan sangat penting dibaca oleh pejabat pemerintah yang berkantor di Kemdikbud Senayan Jakarta. 

Terus terang selama seminggu ini ada sesuatu yang tidak enak di kalangan guru. Kami menjadi berebutan jam mengajar untuk memenuhi syarat 24 jam mengajar. Sebuah syarat yang harus diverifikasi di dapodik secara online agar tunjangan sertifikasi guru yang kami terima cair.

Tentu saja, ketentuan baru yang lagi-lagi tak berpihak kepada guru diberlakukan. Telah terjadi hukum rimba dalam dunia pendidikan kita. Guru tak lagi diajak berdialog. Pokoknya, harus 24 jam mengajar dan tak peduli jumlah kelas di sekolahnya sedikit. Terutama buat sekolah swasta yang muridnya memang sedikit, dan guru yang mengajar mata pelajarannya hanya 2 jam per minggu.

Kebijakan yang baru itu tentu saja menuai panik dan kontroversi di kalangan guru di Indonesia. Buat mereka yang jam mengajarnya sudah memenuhi 24 jam akan adem ayem saja, dan telah mendapatkan haknya sebagai guru profesional. Namun buat mereka yang jumlah jam mengajarnya sebenarnya sudah 24 jam, tetapi harus mengajar mata pelajaran lainnya tidak bisa dihitung oleh sistem yang dibuat oleh dapodik. Para guru pun dibuat panik untuk mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain.

Saya bersetuju dengan solusi yang ditawarkan oleh Doni Koesuma dalam artikelnya. Hendaknya pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan kondisi konkret di lapangan. Jangan mempersulit urusan guru di bidang administrasi ini. Sebab urusan ini tentu akan mengganggu kinerja guru, dan kebijakan 24 jam adalah kebijakan yang jelas tidak fair. Coba bandingkan dengan dosen yang sudah tersertifikasi. Waktu merekapun tidak full di kampus seperti kondisi guru di sekolah.

Melihat akan hal ini, tentu saja saya sebagai guru menjadi bingung sendiri dengan kebijakan pemerintah. Haruskah seorang guru mengajar di dua sekolah demi untuk memenuhi jam mengajar 24 jam? Mohon kiranya pemerintah memperhatikannya. Jangan sampai ada pemberontakan di kalangan guru yang akan jauh lebih dahsyat dari demo buruh di bundaran hotel indonesia beberapa hari lalu. Mereka akan membawa peserta didiknya untuk ikutan demo karena guru adalah penguasa di kelas. (hehehe)

Dari paniknya sertifikasi, jelas akan berdampak kepada pendidikan minus kebudayaan. Saya menjadi terinspirasi dengan artikel guru besar ITB ini. Acep Iwan Saidi menuliskan bahwa pemimpin itu harus paham. Dia harus “blusukan” seperti Jokowi yang akhirnya mengerti permasalahan. Bukan hanya menunggu laporan yang pada akhirnya ujian nasional menjadi amburadul seperti tahun ini. Giliran diminta tanggung jawabnya untuk mundur, langsung menyerahkannya kepada presiden.

Dialog nanpaknya kurang dikedepankan dalam kebijakan pendidikan. Selalu saja pemerintah menunjukkan kuasanya. Sama halnya dengan pemberlakuan kurikulum 2013. Guru harus patuh dan diminta menerima begitu saja tanpa ada proses dialog. Mereka berkampanye kalau kurikulum 2013 lebih bagus dari kurikulum sebelumnya. Padahal kalau “diobok-obok”, cuma ganti casing saja. Mirip ponsel yang diganti casingnya, sementara mesinnya masih sama saja.

Mereka yang mengkritik kurikulum dianggap melawan kekuasaan atau dibilang bukan pemain inti. Padahal sudah sangat jelas guru adalah pemain inti dalam pembelajaran. Pendidikan berubah menjadi pendidikan kuasa. Siapa yang tak suka silahkan minggir dan pemerintah selalu saja merasa tidak bersalah. 

Untunglah, tahun ini mendikbud sudah meminta maaf akan pelaksanaan un yang amburadul itu, dan hanya meminta maaf pelaksanaan un di tingkat sma saja, padahal di tingkat smp pun masih banyak kesalahan dan pelanggaran yang dibuat oleh pemerintah. Anda dapat membacanya secara lengkap di berbagai media.

Pada akhirnya, pendidikan yang dibuat oleh kita menjadi pendidikan tanpa nilai. Kepongahan penguasa begitu sombongnya, dan kami para guru hanya diminta mengajar saja yang baik, dan siapkan administrasi pembelajaran dengan lengkap. Giliran evaluasi siswa, pemerintah dengan seenaknya mengambilnya. Para kroni pemerintah pun akhirnya mendapatkan rezeki dari proyek kemdikbud yang terkadang membuat kita mengelus dada. Dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk mengingatkannya. 

Panik sertifikasi dan pendidikan minus kebudayaan semestinya tak perlu terjadi di negeri ini. Para guru semestinya sudah happy atau bahagia dengan tunjangan sertifikasinya. Biarkan dia malu sendiri ketika dapat uang sertifikasi, tetapi dirinya tidak menjadi guru profesional. Masyarakat yang akan menilainya.

Bagi kami para guru yang terus memperbaiki diri dan terus belajar sepanjang hayat akan terus berjuang agar pendidikan ini menjadi berbudaya dan berkarakter. Anak-anak harus dididik dengan keteladanan. Kebudayaan dibagun dari kesadaran dan bukan pemaksaan yang terus menerus dipaksakan. Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi nanti bila kurikuum 2013 yang belum siap itu dipaksakan juga diterapkan tahun ajaran baru ini.

Kita tunggu saja jalan ceritanya, dan izinkan saya bernyanyi lagu Betharia Sonata, “AKU MASIH SEPERTI YANG DULU”.

Salam blogger Persahabatan

Omjay

http://wijayalabs.com/

Guru dan Kurikulum

Sebenarnya, tulisan ini akan saya kirimkan ke media cetak. Tapi saya tak yakin akan lolos di meja redaksi. Sebab penulis hanya seorang guru biasa. Bukan pakar pendidikan, apalagi pakar kurikulum. Pastilah tulisan ini akan ditolak dan dikembalikan.  Begitulah prasangka saya yang terbiasa menulis di blog.

Mahalnya Biaya Sekolah

Sumber: Google

Saya terperanjat mendengar tingginya biaya pendidikan masuk ke SMP swasta favorit, ketika ingin mendaftarkan anak saya itu ke jenjang yang lebih tinggi dalam penerimaan siswa baru. Saya mencoba berhitung penghasilan saya sendiri sebagai seorang guru. Malu rasanya pada diri saya sendiri karena ternyata saya tak sanggup membiayai anak sendiri ke sekolah favorit pilihan anak sendiri.

Karena mahal, saya mencoba menyekolahkan  anak sendiri ke tempat saya mengabdikan diri menjadi seorang pendidik. Alhamdulillah mendapatkan discount 50 % dari yayasan, karena guru dan karyawan mendapatkan keringanan biaya dan dapat dicicil. Tetapi lagi-lagi saya harus mengurutkan dada begitu melihat angka-angka yang ada di formulir itu. Membuat saya berpikir betapa mahalnya biaya pendidikan di negeri ini bila ingin anak kita mendapatkan pelayanan yang baik di bidang pendidikan.

Pemerintah bukan tidak tahu masalah ini. Bahkan dalam kampanye parpol-parpol selalu didengung-dengungkan tentang masalah pendidikan ini. Mereka, para politikus itu berjanji pada rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis. Tetapi apa mau dikata, janji itu hanya tinggal janji. Seperti sepasang pengantin baru yang dijanjikan akan bulan madu, tapi ternyata hanya mimpi.

Saya pun mencoba mencari alternatif sekolah negeri. Alhamdulillah sekolah negeri sudah banyak yang gratis, sampai-sampai saking gratisnya, pelayananan pun akhirnya tak memadai. Bangku dan meja sekolah banyak yang rusak. Papan tulis yang bolong-bolong dan kondisi sekolah yang terlihat kumuh dan kusam. WCnya pun baunya minta ampun. Maklumlah sekolah gratis. Gurunya pun melayani peserta didiknya dengan minimal pula. Maklum Gratis! Akhirnya, saya pun tersenyum kecut, inikah yang dinamakan  sekolah gratis????

Mahalnya biaya pendidikan sekolah-sekolah kita membuat saya ingin bertanya. Bertanya kepada orang yang peduli dengan dunia pendidikan. Mengapa biaya pendidikan kita mahal??? Bisakah biaya pendidikan itu murah dengan pelayanan yang prima???? Mungkin pertanyaan saya hanya mimpi di siang bolong. Mimpi layaknya“negeri di awan” seperti lagu katon bagaskara yang terkenal itu atau bernyanyi tentang nasib guru “Oemar Bakri” yang dinyanyikan penyanyi kondang Iwan Fals itu. Saya pun hanya bisa menulis dan berusaha mencari tambahan di sana-sini agar anakku bisa sekolah dengan pelayanan yang prima dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas unggul. Lagu dangdutpun saya nyanyikan kembali sambil bergoyang,“gali lubang tutup lubang”.

Saya pun hanya bisa tersenyum, ketika ada salah seorang pembantu rektor di salah satu PTN yang menghasilkan tenaga guru berkata, “kalau mau pelayanannya bagus, pendidikan itu ya harus mahal!”

Salam Blogger Persahabatan

Omjay

http://wijayalabs.com

Sistem Pendidikan Kita Melawan Hukum Alam

Wawancara dengan Dr. Ratna Megawangi, MSc :

Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi janji bahwa pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sesuai dengan UUD 1945 hasil amendemen. Diharapkan setelah kesejahteraan guru, materi, dan infrastruktur terpenuhi, kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.