Tag Archives: Ujian nasional

Mendikbud Hapus Ujian Nasional

mendikbud

Jakarta – Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).

“Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan,” kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju.

“Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” tutur Muhadjir.

Muhadjir mengatakan UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.

“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” ujar Muhadjir.

Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN?

“Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan kualitas sekolah secara merata),” ujar Muhadjir.

“Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment,” imbuhnya.
(tor/fjp)

Iklan

Ujian Yang Bikin Onar

UN: UJIAN NASIONAR

Akhirnya UN berlalu. Agaknya UN tahun ini tidak dapat disebut ujian nasional, lebih tepat disebut ujian nasionar sebab telah membikin onar.

Keonaran pertama muncul saat diumumkan adanya penundaan pelaksanaannya di sebelas provinsi. Tidak ada yang tidak kaget. Para pejabat, guru, dan orang tua murid resah gelisah. Suasana tidak pasti meliputi. Sejak kehadirannya pertama kali ujian ini memang berhasil memunculkan histeria massa. Bukan hanya murid yang menghadapi ujian yang merasakan betapa kuatnya daya rusak ujian ini terhadap kondisi psikologis, para orang tua, guru, bahkan para pejabat daerah dibuat was-was. Namun, tahun ini berbeda sama sekali. Di samping tekanan psikologis ada rasa kecewa yang mendalam. Para murid yang telah bersusah payah mempersiapkan diri harus menerima kenyataan, ujian ditunda. Pastilah ada rasa hampa jiwa. Betapa tidak, ujian yang dinantikan dengan was-was itu tidak jadi digelar. Ujian nasionar sungguh berhasil menteror para siswa.

Keonaran kedua adalah soal siapa yang bertanggung jawab terhadap kekisruhan UN. Mendikbud langsung menuding yang bertanggung jawab adalah Kepala Balitbang, BSNP, dan percetakan Ghalia. Tentu saja ini pemandangan yang kurang elok. Tatkala suasana panik dan penuh ketidakpastian mestinya menteri sebagai orang nomor satu di kementerian mengajak semua fihak untuk sama-sama fokus mengatasi masalah yang menyangkut nasib anak bangsa yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi kita mafhum, nalar birokrasi mengharuskan kita mengambil simpulan menteri sebagai pimpinan tertinggi adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab semua kendali ada dalam genggamannya. Kekisruhan UN menegaskan ada yang tidak beres dalam tata kelola dan tata kendali di kementerian. Dalam konteks ini, rasanya tidaklah memadai bila menteri hanya sekedar meminta maaf. Harusnya Ia mengundurkan diri. Sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Bukannya ngotot saat ada desakan mundur.

Keonaran ketiga adalah buruknya kertas jawaban. Jangan dikira yang bisa mengikuti UN tidak menghadapi masalah. Mereka was-was, gelisah, resah, takut, khawatir, cemas,dag dig dug, dan empot-empotan. Betapa tidak. Kertas jawaban yang ada dihadapan mereka sangat tipis, gak setipis tisu sih, tebal dikit dari tisu lah. Bila dihapus sekali hurufnya hilang, dua kali kertasnya bisa bolong. Jadi, para peserta UN mengalami gak enaknya diteror kertas jawaban. Kabarnya Bareskrim Polri yang sedang memeriksa kasus ini sudah mengumpulkan kertas ujian dari berbagai tempat dan diduga memang tidak memenuhi standar. Tampaknya ada yang mau cari untung dari perbedaan ketebalan kertas. Pelakunya kelihatannya mau saingan dengan pemulung kertas di tempat sampah. Jika benar ini terjadi, pelakunya pastilah lahir atau minimal berasal dari tempat sampah!

Rasanya keonaran UN masih akan berlanjut. Kabalitbang Kemdikbud mengundurkan diri sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Bareskim Polri telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen UN. Entah siapa lagi yang akan diperiksa. BPK juga sedang sibuk melakukan investigasi. KPK tak mau ketinggalan memeriksa anggaran UN. Sementara itu tim investigasi Itjen Kemdikbud menemukan sejumlah pelanggaran serius. Ini bermakna yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UN akan menghadapi penegak hukum. Ada yang menarik terkait pengunduran diri Kabalitbang. Sebuah media bertanya pada Kabalitbang, apakah ada intervensi staf ahli dalam kebijakan-kebijakan UN. Kabalitbang menyatakan tidak ada. Yang menarik bukan jawaban Kabalitbang, terapi pertanyaannya. Mengapa sampai ada pertanyaan tentang intervensi staf ahli? Para pejabat di Kemdikbud tentu tahu jawabannya. Soal staf ahli ini suatu saat rasanya akan muncul keonaran baru.

Sejak kemunculannya UN telah berhasil menjadi teror bagi banyak orang. Kini UN juga mampu menimbulkan keonaran dan tetap memiliki daya teror yang luar biasa. Namun, UN tampaknya belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jika tidak percaya analisis lah argumentasi Pemerintah yang diwakili Kemdikbud. Kemdikbud sekarang sedang sibuk sosialisasi Kurikulum 2013. Salah satu alasan diluncurkannya Kurikulum 2013 adalah rendahnya mutu pendidikan kita. Untuk menunjukkan betapa rendahnya mutu pendidikan itu ditampilkan sejumlah angka dan bukti. Jadi, disadari atau tidak, Pemerintah mengakui telah gagal meningkatkan mutu pendidikan. Pengakuan itu juga bermakna bahwa UN telah gagal memenuhi tujuan utamanya. Jika demikian keadaannya, rasanya tidak usah lagi kita berdebat, bersitegang dan bersilat lidah. UN CUKUP SAMPAI DI SINI SAJA!

Salam
Nusa Putra

 

UN, Haruskah Dipertahankan?

Haruskah Mereka menjadi Korban UN?

Setelah mahkamah agung memutuskan bahwa UN ditolak kasasinya, seharusnya membuat pemerintah dalam hal ini depdiknas tidak perlu mengajukan peninjauan kembali (PK). Sebaiknya, langkah konkrit yang dilakukan oleh depdiknas adalah melakukan dialog dengan para pakar pendidikan mencari solusi dari permasalahan UN yang ada sekarang ini.

Baca lebih lanjut

DPR Tolak Ujian Nasional Ulang

Membaca Kompas hari ini, Kamis 4 Juni 2009 saya memberikan acungan dua jempol buat anggota Komisi X DPR kita yang kritis. Mereka menolak diadakannya kembali Ujian Nasional (UN) ulang di 33 SMA di delapan propinsi. Mereka mengatakan, kalau ada yang curang dalam UN atau tidak jelas dalam pelaksanaannya harus dicari dimana akar masalahnya dan bukan lantas di ulang. Untuk itu, ujian ulang yang telah dijadwalkan oleh pemerintah pada 8-12 Juni diputuskan ditunda sampai pembahasan permasalahan tersebut selesai.

Baca lebih lanjut

Plus Minus UN di SMP

Kegiatan Belajar di SMP

Kegiatan Belajar di SMP

Di dalam ruangan kelas ini, sambil mengawasi siswa mengerjakan soal-soal UN saya mencoba merenung dan berpikir keras tentang pelaksanaan UN di SMP. Tanpa terasa sudah tahun ke-16 saya menjadi pengawas UN dengan tempat mengawas yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun ini, saya mengawas di SMP Negeri 74 Jakarta Timur. Sekolah apik dan asri yang terletak bersebelahan dengan kampus B Universitas Negeri Jakarta. Di sekolah ini saya melihat budaya sekolah atau school culture yang berbeda dari sekolah dimana tempat saya mengabdikan diri. Perbedaan itu terlihat dari cara mereka berpakaian, masuk kelas, tata tertib, dan cara menyapa guru oleh siswa yang terkesan malu-malu. Di saat seperti inilah terjalin tali silahturahmi di antara guru yang berbeda sekolah.

Baca lebih lanjut

Menjadi Pengawas UN2009 di SMP

Pengarahan Pengawas UN2009

Pengarahan Pengawas UN2009

Hari ini, Jumat 24 April 2009 saya mengikuti pengarahan Pengawas UN2009 di SMPN 74 Rawamangun Jakarta Timur.

Pengawasnya cukup banyak dan saya diminta untuk istirahat di rumah pada hari Senin, 27 April 2009 karena pengawasnya sudah cukup. waha baru kali ini saya ditugaskan mengawas, malah disuruh pulang karena kebanyakan pengawas. Tapi tak apaah, namanya juga nasib…he3x. Kita bisa bercengkrama dengan keluarga. hari Selasanya, 27 April 2009 baru saya mulai mengawas sampai kamis, 30 april 2009. Semoga saja UN tahun berjalan dengan lancar.

Menggugat Ujian Nasional (1)

Pagi ini, Jum’at 3 April 2009 saya mengunjungi promotor saya Prof. Dr. Conny R. Semiawan di ruang kerja beliau di FIP UNJ. Kedatangan saya itu untuk menunjukkan kepada beliau tulisan saya yang dimuat di tabloid pendidikan GOCARA. Saya menulis tentang ujian nasional yang tampaknya harus dievaluasi penyelenggaraannya. Bukan karena saya tak setuju adanya UN, namun ada beberapa hal yang tampaknya kurang pas di dalam proses eveluasi yang harus dibenahi demi peningkatan mutu pendidikan kita. Baik kualitas maupun kuantitas lulusannya yang sesuai dengan harapan.

Baca lebih lanjut